Pemprov Bali Perbarui Jumlah Desa Adat Menjadi 1.500

Denpasar — Pemerintah Provinsi Bali memperbarui jumlah Desa Adat dari 1.493 menjadi 1.500 pada 23 September 2026 melalui Policy Brief 04 tentang data administrasi dan kewilayahan Provinsi Bali.

Pembaruan itu menambah tujuh Desa Adat dalam basis data sektoral pemerintah daerah. Dokumen tersebut menyebut perubahan ini sebagai bagian dari penataan dan verifikasi data, bukan penghapusan data lama. Angka 1.493 tetap dicatat sebagai basis sebelumnya, sedangkan 1.500 menjadi jumlah yang diperbarui.

Mengapa perubahan data ini penting bagi pembaca Bali

Jumlah Desa Adat dipakai untuk membaca cakupan kelembagaan adat di Bali, termasuk dalam penyusunan data kewilayahan dan kebijakan daerah. Desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat; data yang lebih mutakhir membantu pemerintah dan krama melihat perkembangan wilayah adat secara lebih tertib.

Policy brief itu juga menyebut bahwa perubahan tersebut perlu dicatat sebagai rangkaian waktu dan dilengkapi sumber, status penetapan, serta informasi kewilayahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan cara itu, data lama tidak dihapus, melainkan dijelaskan perkembangannya: 1.493, verifikasi atau penataan, bertambah tujuh, lalu menjadi 1.500 Desa Adat.

Dokumen Pemerintah Provinsi Bali menyatakan data 1.500 Desa Adat selanjutnya dikembangkan secara bertahap menjadi data spasial Wewidangan Desa Adat berdasarkan sumber dan hasil verifikasi. Wewidangan berarti wilayah yang berkaitan dengan suatu Desa Adat.

Bagi pembaca hari ini, perubahan yang perlu dicatat adalah angka rujukan administrasi Desa Adat Bali: 1.500, bukan 1.493. Policy brief tidak menyebut perubahan tarif, jadwal layanan, jalur perjalanan, atau tenggat baru.

Sumber

• Sistem Informasi Wilayah dan Tata Ruang Bali — Pemerintah Provinsi Bali
• detik.com
• balipost.com
• nusabali.com
• data.go.id