Bupati Badung Minta OPD Fokus Selesaikan Isu Warga

Mangupura — Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengarahkan program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026 untuk menjawab persoalan strategis masyarakat, Selasa (20/10/2026).

Arahan itu disampaikan setelah rapat evaluasi progres dan hasil pengendalian program serta kegiatan APBD periode Januari–September 2026 di Ruang Rapat Kertha Gosana, Pusat Pemerintahan Badung. Adi Arnawa menegaskan bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur dari realisasi anggaran. Kegiatan harus memberi dampak nyata terhadap pelayanan publik dan menyelesaikan masalah yang dirasakan warga.

Sejumlah isu yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Badung meliputi kemacetan lalu lintas, akses air bersih, pengelolaan sampah, pengendalian alih fungsi lahan, kriminalitas, dan keamanan daerah. Bupati meminta perangkat daerah memahami arah kebijakan pemerintah serta lebih peka terhadap persoalan di lapangan.

Evaluasi APBD Badung diarahkan ke masalah yang dirasakan warga

Bagi pembaca di Badung, perubahan ini berarti ukuran kerja pemerintah daerah tidak berhenti pada terserapnya anggaran. Program yang berjalan di kecamatan-kecamatan, termasuk Kuta (Badung), Kuta Selatan, dan wilayah lain, diharapkan berkaitan langsung dengan layanan dasar, kelancaran lalu lintas, kebersihan, air bersih, serta keamanan.

Adi Arnawa juga menginstruksikan Sekretaris Daerah bersama para Asisten Sekretariat Daerah Badung untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara komprehensif. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan APBD 2026 dan penyusunan APBD 2027.

Pemerintah Kabupaten Badung menyebut penanganan isu mendasar secara optimal dapat meningkatkan kualitas daerah sekaligus mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan arahan ini, OPD diminta menghubungkan program dan kegiatan dengan kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar mengejar angka realisasi.

Yang berubah bagi warga hari itu adalah fokus evaluasi APBD: laporan program harus dibaca bersama dampaknya terhadap persoalan di lapangan. Pemantauan lanjutan oleh Sekretaris Daerah dan para Asisten Sekretariat Daerah menjadi tahap berikutnya untuk memastikan pelaksanaan APBD 2026 dan rancangan APBD 2027 lebih terarah.

Sumber

• nusabali.com
• diskominfo.badungkab.go.id
• balipost.com
• Denpost — media regional Bali
• balikonten.com