Bali Siapkan Sanksi Hotel dan Restoran yang Abaikan Produk Lokal

Denpasar — Gubernur Bali Wayan Koster menyiapkan sanksi bertahap bagi hotel dan restoran yang belum menggunakan produk lokal sesuai ketentuan pada Jumat, 23 Oktober 2026.

Pengawasan akan diperketat dengan pemeriksaan langsung terhadap bahan pangan yang dipakai hotel. Petugas memeriksa asal beras, telur, sayuran, buah-buahan, dan garam di dapur hotel. Pemerintah Provinsi Bali menyatakan pelaku usaha yang tidak tertib akan menerima surat peringatan pertama (SP1), surat peringatan kedua (SP2), hingga surat peringatan ketiga (SP3).

Jika kewajiban itu tetap diabaikan, peninjauan ulang izin usaha menjadi opsi berikutnya. Kebijakan tersebut merujuk Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali.

Pengawasan produk lokal menyentuh rantai pasok hotel

Bagi pembaca di Bali, perubahan ini berarti dapur hotel dan restoran akan menjadi titik pemeriksaan asal bahan pangan. Hotel dan restoran perlu memastikan pemasoknya dapat menunjukkan bahwa produk yang digunakan berasal dari rantai pasok yang sesuai dengan ketentuan daerah.

Aturan tersebut mewajibkan hotel, restoran, dan katering mengutamakan produk lokal Bali.

Subak adalah organisasi tradisional pengelola irigasi dan pertanian di Bali. Dalam pelaksanaannya, pelaku usaha dapat bermitra dengan petani, subak, kelompok tani, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, koperasi, atau badan usaha yang sah.

Pengumuman ini disampaikan Koster saat Temu Wirasa Stakeholders 2026 yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali di Gedung Dharma Negara Alaya, Denpasar. Pemerintah provinsi belum menyebut jumlah hotel, restoran, atau kafe yang akan dikenai sanksi.

Yang berubah hari itu: hotel dan restoran perlu menyiapkan data asal bahan pangan untuk pemeriksaan, sementara tahapan penindakan berjalan dari SP1, SP2, dan SP3 sebelum peninjauan ulang izin usaha.

Sumber

• NusaBali — media regional Bali
• Metro TV — national news organisation reporting SP1–SP3 sanctions and possible permit review for hotels and restaurants not using local Bali products