Pemprov Bali Siapkan Rp114,1 Miliar untuk Urusan Perhubungan 2027

Provinsi Bali — Pemerintah Provinsi Bali menyiapkan anggaran sementara sebesar Rp114.121.847.661 untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan pada tahun anggaran 2027. Menurut laporan Bali Post dan Kabar Bali Satu, angka ini tercantum dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Bali 2027 dan masih dapat berubah dalam pembahasan RAPBD.

Pagu sementara bidang perhubungan tersebut dikelola Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Menurut Kepala Dinas Perhubungan I Kadek Mudarta yang dikutip Bali Post, sebagian besar anggaran diarahkan untuk pelayanan transportasi kepada masyarakat, dengan prioritas pada pengembangan dan operasional angkutan umum massal.

Bali Post dan Kabar Bali Satu memberitakan, dari total pagu sementara itu sekitar Rp72 miliar dialokasikan untuk penyediaan layanan angkutan umum massal. Anggaran ini antara lain untuk mendukung operasional layanan Trans Metro Dewata, Trans Sarbagita, dan Angkutan Bantalan Denpasar–Bangli.

Selain untuk operasional, pagu juga mencakup pembangunan dan pemeliharaan sarana pendukung angkutan umum. Menurut kedua media tersebut, anggaran digunakan antara lain untuk pembangunan dan pemeliharaan halte, serta pengadaan dan penataan lokasi penyimpanan bus listrik yang menunjang layanan transportasi publik.

Kepala Dinas Perhubungan menjelaskan, fokus pada angkutan umum massal sejalan dengan upaya pemerintah provinsi menekan kemacetan dan mendorong peralihan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. Kebijakan ini juga dihubungkan dengan pengembangan jaringan angkutan yang terintegrasi di wilayah perkotaan dan penyangga.

Bali Post menyebut, dibandingkan dengan pagu anggaran Dinas Perhubungan Bali tahun 2026 sebesar sekitar Rp121,9 miliar, pagu 2027 mengalami penurunan sekitar Rp7,82 miliar atau 6,41 persen. Penurunan ini terjadi meskipun sektor angkutan umum massal tetap menjadi prioritas belanja.

Kabar Bali Satu menegaskan bahwa angka Rp114,12 miliar tersebut merupakan pagu sementara sesuai KUA-PPAS. Besaran anggaran masih dapat berubah dalam proses pembahasan bersama DPRD hingga penetapan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027.

Pembahasan RAPBD 2027 sendiri berlangsung dalam rangkaian sidang di DPRD Provinsi Bali pada September 2026. Dalam kesempatan terpisah, Gubernur Bali Wayan Koster memaparkan gambaran umum RAPBD Semesta Berencana 2027, termasuk proyeksi pendapatan daerah sekitar Rp5,7 triliun dan belanja daerah sekitar Rp6,1 triliun, dengan defisit sekitar Rp475 miliar. Kerangka fiskal ini menjadi latar pembahasan pagu setiap urusan pemerintahan, termasuk urusan perhubungan.

Dengan komposisi tersebut, Pemerintah Provinsi Bali menyatakan tetap mempertahankan prioritas layanan angkutan umum massal dalam pagu perhubungan 2027, sekaligus melakukan penyesuaian terhadap kemampuan fiskal daerah. Finalisasi angka anggaran akan bergantung pada hasil pembahasan RAPBD antara pemerintah daerah dan DPRD Bali menjelang penetapan APBD 2027.

Sumber

• Bali Post
• Kabar Bali Satu
• The East