Pemprov Bali Paparkan Strategi Keterbukaan Informasi di Jakarta
Pemprov Bali mengikuti uji publik Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026 di Jakarta pada 11 November. Strategi digital diarahkan agar layanan informasi lebih mudah diakses warga.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Jakarta — Pada 11 November 2026, Pemerintah Provinsi Bali mengikuti presentasi uji publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemprov Bali, Gede Pramana, hadir mewakili pimpinan tertinggi badan publik. Ia memaparkan strategi, kebijakan, dan upaya Pemprov Bali untuk memperkuat keterbukaan informasi serta partisipasi masyarakat.
Uji publik tahun ini mengangkat tema strategi dan kebijakan keterbukaan informasi badan publik yang berdampak terhadap partisipasi publik. Pemprov Bali menempatkan keterbukaan informasi bukan hanya sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai bagian dari pelayanan yang dapat diakses dan memberi manfaat bagi masyarakat.
Keterbukaan informasi diarahkan ke layanan yang bisa dipakai warga
Dalam pemaparan tersebut, Pemprov Bali menjelaskan pengembangan Bali Digital Hub yang terintegrasi dengan Bali Satu Data dan Kantor Virtual Publik. Ketiganya menjadi bagian dari ekosistem pemerintahan digital yang ditujukan agar layanan informasi lebih terhubung, efektif, dan mudah diakses.
Bagi pembaca di Denpasar dan kabupaten lain di Bali, arah kebijakan ini berkaitan dengan cara memperoleh informasi publik dari pemerintah daerah. Informasi yang dibuka tidak berhenti pada pengumuman, tetapi diharapkan membantu warga mengikuti kebijakan, menggunakan layanan, dan menyampaikan partisipasi.
Rangkaian Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026 sebelumnya juga mencakup uji publik yang digelar Komisi Informasi Provinsi Bali pada 19 Oktober 2026 di Kantor Komisi Informasi Provinsi Bali. Tahapan itu melibatkan badan publik dari tingkat kota, kabupaten, hingga kecamatan, termasuk Denpasar, Badung, Gianyar, Bangli, Tabanan, Klungkung, Buleleng, Jembrana, Karangasem, Negara, Rendang, dan Susut.
Perubahan yang bisa dipakai pembaca hari itu adalah tersedianya arah layanan informasi yang makin terintegrasi melalui Bali Digital Hub, Bali Satu Data, dan Kantor Virtual Publik. Tidak ada perubahan tarif, jadwal perjalanan, atau penutupan jalur yang diumumkan dalam laporan ini.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Kabupaten/Kota
Sekda Bali Dorong Pemda Se-Bali Perkuat Pencegahan Korupsi
Sekda Bali Dewa Made Indra meminta pemda se-Bali memperkuat pencegahan korupsi. Rapat di Denpasar mendorong APIP beralih ke pengawasan strategis berba…
Terbaru di Berita Bali

Berita utama hari ini

Baca juga




