Bali Aktual

Senin, 16 November 2026

Pemprov Bali Paparkan Strategi Keterbukaan Informasi di Jakarta

Pemprov Bali mengikuti uji publik Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026 di Jakarta pada 11 November. Strategi digital diarahkan agar layanan informasi lebih mudah diakses warga.

Oleh

· 2 menit baca

Buka foto ukuran besar. Ilustrasi: Deretan rak server di ruang data center dengan pencahayaan biru dan label jaringan.
Ilustrasi: Deretan rak server di ruang data center dengan pencahayaan biru dan label jaringan. · Foto: panumas nikhomkhai / Pexels

Jakarta — Pada 11 November 2026, Pemerintah Provinsi Bali mengikuti presentasi uji publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemprov Bali, Gede Pramana, hadir mewakili pimpinan tertinggi badan publik. Ia memaparkan strategi, kebijakan, dan upaya Pemprov Bali untuk memperkuat keterbukaan informasi serta partisipasi masyarakat.

Uji publik tahun ini mengangkat tema strategi dan kebijakan keterbukaan informasi badan publik yang berdampak terhadap partisipasi publik. Pemprov Bali menempatkan keterbukaan informasi bukan hanya sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai bagian dari pelayanan yang dapat diakses dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Keterbukaan informasi diarahkan ke layanan yang bisa dipakai warga

Dalam pemaparan tersebut, Pemprov Bali menjelaskan pengembangan Bali Digital Hub yang terintegrasi dengan Bali Satu Data dan Kantor Virtual Publik. Ketiganya menjadi bagian dari ekosistem pemerintahan digital yang ditujukan agar layanan informasi lebih terhubung, efektif, dan mudah diakses.

Bagi pembaca di Denpasar dan kabupaten lain di Bali, arah kebijakan ini berkaitan dengan cara memperoleh informasi publik dari pemerintah daerah. Informasi yang dibuka tidak berhenti pada pengumuman, tetapi diharapkan membantu warga mengikuti kebijakan, menggunakan layanan, dan menyampaikan partisipasi.

Rangkaian Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026 sebelumnya juga mencakup uji publik yang digelar Komisi Informasi Provinsi Bali pada 19 Oktober 2026 di Kantor Komisi Informasi Provinsi Bali. Tahapan itu melibatkan badan publik dari tingkat kota, kabupaten, hingga kecamatan, termasuk Denpasar, Badung, Gianyar, Bangli, Tabanan, Klungkung, Buleleng, Jembrana, Karangasem, Negara, Rendang, dan Susut.

Perubahan yang bisa dipakai pembaca hari itu adalah tersedianya arah layanan informasi yang makin terintegrasi melalui Bali Digital Hub, Bali Satu Data, dan Kantor Virtual Publik. Tidak ada perubahan tarif, jadwal perjalanan, atau penutupan jalur yang diumumkan dalam laporan ini.

Sumber

Baca berikutnya

  1. Lanjutan topik ini

  2. Terbaru di Berita Bali

  3. Berita utama hari ini

Baca juga

‹ Kembali ke beranda

Bagikan artikel

Bagikan sebagai gambar

Untuk Story Instagram, Status WhatsApp, atau TikTok. Tautan artikel ikut disalin supaya bisa ditempel di stiker Tautan.

Pratinjau kartu Story / Status untuk artikel ini
Story / Status · 9:16
Simpan gambar
Pratinjau kartu Feed untuk artikel ini
Feed · 4:5
Simpan gambar

Alat baca

Normal

Contoh ukuran teks isi artikel. Pilihan ini tersimpan di perangkat Anda.