Bali Aktual

Senin, 16 November 2026

Koster Pastikan Trem Bali Tak Pakai Lahan Produktif Warga

Wayan Koster menyebut trem listrik Bali akan memakai tanah negara yang tidak produktif, bukan lahan produktif warga. Proyek ditargetkan mulai dilaksanakan pada 2027.

Oleh

· 2 menit baca

Buka foto ukuran besar. Ilustrasi: Sebuah trem listrik tua melintas di jalur rel perkotaan dalam foto hitam putih.
Ilustrasi: Sebuah trem listrik tua melintas di jalur rel perkotaan dalam foto hitam putih. · Foto: Ayşegül Aytören / Pexels

Denpasar — Gubernur Bali Wayan Koster memastikan rencana trem listrik atau kereta api Bali tidak memakai lahan produktif milik masyarakat pada Selasa, 10 November 2026.

Koster menyatakan lahan yang disiapkan untuk proyek tersebut merupakan tanah negara yang selama ini tidak produktif. Pernyataan itu disampaikan saat menjawab kekhawatiran tentang kemungkinan alih fungsi lahan akibat pembangunan jalur kereta api di Bali.

Rencana yang dibahas mencakup transportasi massal berbasis trem listrik pada koridor Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai-Canggu. Jalur ini melintasi kawasan Bali Selatan, termasuk Kuta di Kabupaten Badung, dan ditujukan untuk membantu mengurai kepadatan lalu lintas.

Lahan produktif warga tetap terlindungi

Bagi krama dan pelaku usaha yang bergantung pada lahan, keterangan Koster menjadi penanda bahwa pemerintah tidak menempatkan lahan produktif masyarakat sebagai lokasi proyek.

Pemerintah Provinsi Bali sebelumnya membahas rencana ini bersama Pemerintah Kabupaten Badung dan PT Kereta Api Indonesia (Persero). Perencanaan telah dibahas empat kali dan ditargetkan mulai dilaksanakan pada 2027. Salah satu rute yang menjadi perhatian adalah Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju Canggu, Kabupaten Badung.

Proyek yang direncanakan menggunakan trem listrik berbasis baterai itu juga dikaitkan dengan upaya menjaga kehidupan masyarakat, permukiman, lingkungan, hotel, akomodasi wisata, dan objek wisata di sepanjang koridor. Rute tersebut direncanakan melalui Kuta, Legian, Seminyak, hingga Canggu.

Posisi pemerintah adalah lahan produktif milik warga tidak akan digunakan, sementara rencana pelaksanaan proyek masih diarahkan mulai 2027.

Sumber

Baca berikutnya

  1. Lanjutan topik ini

  2. Terbaru di Berita Bali

  3. Berita utama hari ini

Baca juga

‹ Kembali ke beranda

Bagikan artikel

Bagikan sebagai gambar

Untuk Story Instagram, Status WhatsApp, atau TikTok. Tautan artikel ikut disalin supaya bisa ditempel di stiker Tautan.

Pratinjau kartu Story / Status untuk artikel ini
Story / Status · 9:16
Simpan gambar
Pratinjau kartu Feed untuk artikel ini
Feed · 4:5
Simpan gambar

Alat baca

Normal

Contoh ukuran teks isi artikel. Pilihan ini tersimpan di perangkat Anda.