Bali Aktual

Senin, 16 November 2026

Sekda Bali Dorong Pemda Se-Bali Perkuat Pencegahan Korupsi

Sekda Bali Dewa Made Indra meminta pemda se-Bali memperkuat pencegahan korupsi. Rapat di Denpasar mendorong APIP beralih ke pengawasan strategis berbasis risiko.

Oleh

· 2 menit baca

Buka foto ukuran besar. Ilustrasi: Kaca pembesar, gumpalan kertas, dan cangkir di atas meja kayu dengan pencahayaan hangat.
Ilustrasi: Kaca pembesar, gumpalan kertas, dan cangkir di atas meja kayu dengan pencahayaan hangat. · Foto: KoolShooters / Pexels

Denpasar — Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengajak seluruh pemerintah daerah di Bali memperkuat pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan dalam rapat koordinasi di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Kamis, 12 November 2026.

Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah se-Bali Tahun 2026 juga membahas penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yaitu pengawas internal pemerintah. APIP didorong bergeser dari pengawasan administratif menuju pengawasan strategis berbasis risiko.

Inspektorat daerah diarahkan memperkuat lima elemen kapabilitas APIP, meningkatkan kompetensi auditor, menyusun daftar risiko, serta menerapkan pengawasan berbasis risiko melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan. Kualitas penugasan, pengendalian mutu, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan turut menjadi perhatian.

Pengawasan APIP menyentuh keputusan daerah sehari-hari

Bagi pembaca di Kota Denpasar dan kabupaten lain di Bali, perubahan ini berkaitan dengan cara pemerintah daerah merencanakan anggaran, menyalurkan hibah, dan membeli barang atau jasa. APIP diminta tidak berhenti pada pemeriksaan kelengkapan dokumen, tetapi membantu menemukan potensi penyimpangan, konflik kepentingan, kelemahan pengendalian, dan kemungkinan kerugian keuangan daerah.

Dalam rapat tersebut, tiga bidang disebut rawan korupsi: perencanaan pokok-pokok pikiran anggota DPRD, penganggaran hibah, serta pengadaan barang dan jasa. Pengawasan diarahkan agar proses berjalan sesuai ketentuan, berdasarkan kebutuhan masyarakat, transparan, kompetitif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

APIP juga didorong memberikan peringatan dini dan rekomendasi perbaikan konkret. Tindak lanjut dapat berupa reviu, audit, pemantauan, evaluasi, atau audit investigatif sesuai tingkat risiko. Dengan demikian, pembenahan yang dibahas pada 12 November 2026 menjadi acuan pengawasan terhadap keputusan anggaran dan layanan pemerintah daerah di Bali.

Sumber

Baca berikutnya

  1. Lanjutan topik ini

  2. Paling ramai di Kabupaten/Kota

  3. Berita utama hari ini

Baca juga

‹ Kembali ke beranda

Bagikan artikel

Bagikan sebagai gambar

Untuk Story Instagram, Status WhatsApp, atau TikTok. Tautan artikel ikut disalin supaya bisa ditempel di stiker Tautan.

Pratinjau kartu Story / Status untuk artikel ini
Story / Status · 9:16
Simpan gambar
Pratinjau kartu Feed untuk artikel ini
Feed · 4:5
Simpan gambar

Alat baca

Normal

Contoh ukuran teks isi artikel. Pilihan ini tersimpan di perangkat Anda.