Sekda Bali Dorong Pemda Se-Bali Perkuat Pencegahan Korupsi
Sekda Bali Dewa Made Indra meminta pemda se-Bali memperkuat pencegahan korupsi. Rapat di Denpasar mendorong APIP beralih ke pengawasan strategis berbasis risiko.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Denpasar — Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengajak seluruh pemerintah daerah di Bali memperkuat pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan dalam rapat koordinasi di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Kamis, 12 November 2026.
Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah se-Bali Tahun 2026 juga membahas penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yaitu pengawas internal pemerintah. APIP didorong bergeser dari pengawasan administratif menuju pengawasan strategis berbasis risiko.
Inspektorat daerah diarahkan memperkuat lima elemen kapabilitas APIP, meningkatkan kompetensi auditor, menyusun daftar risiko, serta menerapkan pengawasan berbasis risiko melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan. Kualitas penugasan, pengendalian mutu, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan turut menjadi perhatian.
Pengawasan APIP menyentuh keputusan daerah sehari-hari
Bagi pembaca di Kota Denpasar dan kabupaten lain di Bali, perubahan ini berkaitan dengan cara pemerintah daerah merencanakan anggaran, menyalurkan hibah, dan membeli barang atau jasa. APIP diminta tidak berhenti pada pemeriksaan kelengkapan dokumen, tetapi membantu menemukan potensi penyimpangan, konflik kepentingan, kelemahan pengendalian, dan kemungkinan kerugian keuangan daerah.
Dalam rapat tersebut, tiga bidang disebut rawan korupsi: perencanaan pokok-pokok pikiran anggota DPRD, penganggaran hibah, serta pengadaan barang dan jasa. Pengawasan diarahkan agar proses berjalan sesuai ketentuan, berdasarkan kebutuhan masyarakat, transparan, kompetitif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
APIP juga didorong memberikan peringatan dini dan rekomendasi perbaikan konkret. Tindak lanjut dapat berupa reviu, audit, pemantauan, evaluasi, atau audit investigatif sesuai tingkat risiko. Dengan demikian, pembenahan yang dibahas pada 12 November 2026 menjadi acuan pengawasan terhadap keputusan anggaran dan layanan pemerintah daerah di Bali.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Ekonomi
Koster Kaji UMP Bali 2027 di Atas Rp3,4 Juta
Wayan Koster menyebut rentang UMP Bali 2027 yang dipertimbangkan berada di atas Rp3,4 juta dan di bawah Rp5,2 juta. Angka itu belum final dan masih di…
Paling ramai di Kabupaten/Kota

Berita utama hari ini

Baca juga





