MA Tolak Dua PK Sengketa Lahan Pulau Serangan
Mahkamah Agung menolak dua permohonan PK dalam sengketa lahan di Pulau Serangan pada 29 Oktober 2026. Pihak ahli waris akan meminta PN Denpasar melanjutkan eksekusi yang sempat ditangguhkan.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Pulau Serangan — Mahkamah Agung menolak dua permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan PT Bali Turtle Island Development dan Desa Adat Serangan dalam sengketa lahan di Pulau Serangan pada 29 Oktober 2026.
Mengapa ini penting: Pihak ahli waris akan meminta PN Denpasar melanjutkan eksekusi sengketa lahan setelah dua permohonan PK ditolak pada 29 Oktober 2026.
Amar putusan perkara nomor 1179 PK/PDT/2026 itu mulai diketahui pada 3 November 2026. Perkembangan tersebut dilaporkan oleh Patrolipost pada 6 November dan diperbarui pada 11 November 2026.
Siti Sapurah alias Ipung, kuasa hukum ahli waris Sarah dan Daeng Abdul Kadir, mengatakan akan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk melanjutkan eksekusi yang sebelumnya ditangguhkan. Ia menyampaikan pernyataan itu di Denpasar pada 5 November 2026.
Menurut Patrolipost, penangguhan eksekusi dilakukan ketika proses PK masih berjalan. Ipung meminta PN Denpasar menindaklanjuti putusan tersebut dan melanjutkan proses eksekusi atas objek sengketa.
Radar Bali melaporkan perkara itu menyangkut lahan seluas lebih dari 7 are. Dalam perkara tersebut, PT Bali Turtle Island Development menjadi pemohon PK pertama, sedangkan Desa Adat Serangan menjadi pemohon PK kedua.
Penolakan dua permohonan PK itu merupakan perkembangan terbaru dalam perkara yang sebelumnya telah melalui proses di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan kasasi. Langkah berikutnya yang disebutkan sumber adalah pengajuan permohonan untuk melanjutkan eksekusi kepada PN Denpasar.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Hukum & Kriminal
Mediasi Gugatan Banjir Bali Buntu, Perkara Berlanjut di Denpasar
Mediasi gugatan warga negara Koalisi Pulihkan Bali melawan 14 pejabat dan lembaga negara gagal di Pengadilan Negeri Denpasar. Perkara bernomor 1024/Pd…
Paling ramai di Hukum & Kriminal

Berita utama hari ini

Baca juga


