Bali Aktual

Senin, 16 November 2026

Mediasi Gugatan Banjir Bali Buntu, Perkara Berlanjut di Denpasar

Mediasi gugatan warga negara Koalisi Pulihkan Bali melawan 14 pejabat dan lembaga negara gagal di Pengadilan Negeri Denpasar. Perkara bernomor 1024/Pdt.G/2026/PN Dps berlanjut ke pokok perkara.

Oleh

· 2 menit baca

Buka foto ukuran besar. Ilustrasi: Jalanan tergenang air banjir dengan pohon palem dan rambu panah kuning miring di pinggir jalan.
Ilustrasi: Jalanan tergenang air banjir dengan pohon palem dan rambu panah kuning miring di pinggir jalan. · Foto: Connor Scott McManus / Pexels

Denpasar — Mediasi gugatan warga negara terkait banjir Bali berakhir tanpa kesepakatan pada 9 November 2026 di Pengadilan Negeri Denpasar. Perkara Nomor 1024/Pdt.G/2026/PN Dps yang diajukan Koalisi Pulihkan Bali itu akan berlanjut ke persidangan pokok perkara.

Mediasi mempertemukan koalisi sebagai penggugat dengan 14 pejabat dan lembaga negara sebagai tergugat. Para tergugat menolak persyaratan perdamaian yang diajukan koalisi, termasuk permintaan untuk melakukan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan agar banjir tidak berulang.

Daftar tergugat mencakup Presiden Republik Indonesia, sejumlah menteri, Gubernur Bali, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali, Wali Kota Denpasar, Bupati Badung, Bupati Gianyar, dan Bupati Tabanan. Gugatan tersebut berkaitan dengan banjir besar yang melanda kawasan Sarbagita pada September 2025.

Perkara berlanjut, tuntutan tata kelola lingkungan tetap menjadi konteks

Bagi pembaca di Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan, hasil mediasi belum mengubah jadwal layanan, tarif, atau jalur perjalanan hari ini. Perubahan hukumnya adalah perkara tidak selesai melalui perdamaian dan masuk ke tahap pemeriksaan pokok perkara di Pengadilan Negeri Denpasar.

Gugatan warga negara itu sebelumnya diajukan Koalisi Pulihkan Bali ke Pengadilan Negeri Denpasar pada Juli 2026. Para penggugat menilai pemerintah gagal mencegah dan menangani banjir besar, serta meminta sejumlah kebijakan terkait lingkungan, tata ruang, mitigasi bencana, drainase, ruang terbuka hijau, sistem peringatan dini banjir, dan rehabilitasi daerah aliran sungai.

Setelah mediasi buntu, perkara akan berlanjut ke persidangan pokok perkara.

Sumber

Baca berikutnya

  1. Lanjutan topik ini

  2. Paling ramai di Hukum & Kriminal

  3. Berita utama hari ini

Baca juga

‹ Kembali ke beranda

Bagikan artikel

Bagikan sebagai gambar

Untuk Story Instagram, Status WhatsApp, atau TikTok. Tautan artikel ikut disalin supaya bisa ditempel di stiker Tautan.

Pratinjau kartu Story / Status untuk artikel ini
Story / Status · 9:16
Simpan gambar
Pratinjau kartu Feed untuk artikel ini
Feed · 4:5
Simpan gambar

Alat baca

Normal

Contoh ukuran teks isi artikel. Pilihan ini tersimpan di perangkat Anda.