Bali Aktual

Senin, 16 November 2026

PUPR Perkim Bali Tindaklanjuti Keluhan Penerangan Jalan secara Bertahap

Dinas PUPR Perkim Bali menyatakan penanganan keluhan penerangan jalan dilakukan bertahap setelah Aliansi BEM se-Bali menyampaikan tuntutan dalam aksi di DPRD Bali pada 10 November 2026.

Oleh

· 2 menit baca

Buka foto ukuran besar. Ilustrasi: Sebuah lampu jalan hias menyala di antara dedaunan pohon berlatar langit senja.
Ilustrasi: Sebuah lampu jalan hias menyala di antara dedaunan pohon berlatar langit senja. · Foto: Sharath G. / Pexels

Denpasar — Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali menyatakan telah berkoordinasi dengan Balai Jalan dan Dinas Perhubungan untuk menindaklanjuti keluhan penerangan jalan pada 11 November 2026. Kepala dinas Nusakti Yasa Wedha mengatakan titik yang dapat segera ditangani akan diprioritaskan.

Mengapa ini penting: Pengguna jalan di sejumlah titik Bali akan melihat penanganan penerangan dilakukan bertahap sesuai kewenangan instansi dan ketersediaan anggaran.

Respons itu disampaikan sehari setelah Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Bali menggelar aksi dan dialog terbuka di Gedung DPRD Provinsi Bali, Denpasar, pada 10 November 2026. Mahasiswa memasukkan pemerataan penerangan jalan di seluruh wilayah Bali dalam tuntutan mereka.

Nusakti mengatakan penanganan harus disesuaikan dengan kewenangan tiap instansi. Sebagian ruas yang disoroti bukan jalan provinsi, melainkan jalan nasional, sehingga koordinasi dengan pengelola jalan diperlukan.

Menurut Nusakti, pekerjaan rutin seperti perbaikan dan pemeliharaan jalan telah tercantum dalam anggaran perubahan. Kebutuhan lain akan ditangani bertahap, termasuk melalui penganggaran 2027.

Aliansi BEM se-Bali menyampaikan 21 tuntutan dalam aksi tersebut. Selain penerangan jalan, tuntutan mereka mencakup perbaikan jalan, drainase, gorong-gorong, transportasi publik, pengaturan lalu lintas, pemerataan akses air bersih, pendidikan, lingkungan, dan transparansi pemerintahan.

DPRD Provinsi Bali menawarkan pembentukan forum diskusi kelompok untuk memetakan persoalan berdasarkan urgensi, rencana aksi, dan target waktu penyelesaian. Mahasiswa meminta pemerintah daerah memberikan jawaban tertulis atas tuntutan mereka dalam waktu paling lama 14 hari.

Sumber

Baca berikutnya

  1. Lanjutan topik ini

  2. Paling ramai di Pemerintahan

  3. Berita utama hari ini

Baca juga

‹ Kembali ke beranda

Bagikan artikel

Bagikan sebagai gambar

Untuk Story Instagram, Status WhatsApp, atau TikTok. Tautan artikel ikut disalin supaya bisa ditempel di stiker Tautan.

Pratinjau kartu Story / Status untuk artikel ini
Story / Status · 9:16
Simpan gambar
Pratinjau kartu Feed untuk artikel ini
Feed · 4:5
Simpan gambar

Alat baca

Normal

Contoh ukuran teks isi artikel. Pilihan ini tersimpan di perangkat Anda.