Penelitian DPRD Bali Soroti Investasi di Desa Adat Kerobokan
Penelitian tesis anggota Komisi IV DPRD Bali menilai investasi di Desa Adat Kerobokan belum diimbangi keterlibatan desa adat. Data 2023–2025 menunjukkan nilainya mencapai puluhan triliun rupiah.
Oleh Pandi Muktar
· 2 menit baca
Mangupura — Pada 8 November 2026, penelitian tesis anggota Komisi IV DPRD Bali menyoroti investasi di Desa Adat Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, yang disebut mencapai puluhan triliun rupiah serta belum optimalnya keterlibatan desa adat.
Penelitian tersebut dilakukan Anak Agung Bagus Tri Candra Arka, yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Bali, setelah menyelesaikan pendidikan S2 Hukum di Universitas Ngurah Rai. Studi kasusnya membahas peran desa adat dalam mengontrol aktivitas investasi di wilayah Desa Adat Kerobokan.
Data pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Badung yang dikutip dalam penelitian mencatat nilai investasi sekitar Rp24,46 triliun pada 2023 dari 5.989 data usaha. Pada 2024, nilainya sekitar Rp27,08 triliun dari 6.294 data usaha, sedangkan pada 2025 tercatat sekitar Rp22,40 triliun dari 5.620 data usaha. Data itu merupakan akumulasi Kerobokan, Kerobokan Kaja, dan Kerobokan Kelod.
Kerobokan Kelod menjadi wilayah dengan nilai investasi terbesar. Pada 2024, kawasan ini mencatat sekitar Rp13,91 triliun dari 2.838 data usaha. Artikel tersebut menyebut keterlibatan Desa Adat Kerobokan dalam masuknya investasi masih sangat kecil, meskipun desa adat memiliki kewenangan mengelola wewidangan dan tanah padruwen serta ikut menentukan pembangunan.
Mengapa ini penting bagi krama dan usaha di Kerobokan
Pelibatan desa adat berkaitan dengan cara investasi berdampak pada krama, yaitu warga desa adat, serta lingkungan setempat. Peran itu dapat mencakup pengetahuan tentang jenis usaha, kesesuaian pemanfaatan lahan, dan kontribusi bagi masyarakat. Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) disebut dapat menjadi instrumen ekonomi desa adat, termasuk melalui rekomendasi bagi investor.
Rekomendasi tersebut bukan dimaksudkan sebagai pungutan. Dalam penelitian yang diberitakan, rekomendasi dapat menjadi ruang kesepakatan atau nota kesepahaman antara investor dan desa adat mengenai perekrutan tenaga kerja lokal, tanggung jawab sosial perusahaan, serta dukungan terhadap adat dan budaya.
Pengawasan sejak awal juga dikaitkan dengan risiko pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukan, berkurangnya lahan pertanian, kepadatan bangunan, kemacetan, dan terganggunya kesucian kawasan pura. Wilayah Desa Adat Kerobokan membentang dari Kerobokan Utara hingga Kerobokan Kelod, termasuk kawasan Petitenget dan Basangkasa yang dipadati usaha pariwisata.
Untuk pembaca hari ini, belum ada tarif, jadwal, jalur, atau tenggat baru yang diumumkan dalam laporan tersebut. Perubahan yang dibahas adalah dorongan agar desa adat lebih terlibat dalam pengawasan dan agar manfaat investasi dapat diarahkan pada tenaga kerja lokal, kehidupan adat, pemeliharaan pura, serta perlindungan lingkungan.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Pariwisata
Festival Taman Ayun Perluas Kunjungan ke Badung Tengah dan Utara
Festival Taman Ayun Barong 2026 tercatat dalam 125 event KEN dan dipakai Badung untuk mengenalkan wisata budaya serta memperluas kunjungan ke wilayah…
Terbaru di Ekonomi
Baca juga




