Bali Aktual

Senin, 16 November 2026

Pemprov Bali Perpanjang Relaksasi Pajak Kendaraan hingga 23 Desember

Pemprov Bali memperpanjang relaksasi pajak kendaraan bermotor hingga 23 Desember 2026. Pokok PKB tahun ketiga dan seterusnya dibebaskan, sementara denda dan sejumlah kewajiban lama dihapus.

Oleh

· 2 menit baca

Buka foto ukuran besar. Ilustrasi: Seseorang berjaket hitam memegang setang sepeda motor di jalan beraspal.
Ilustrasi: Seseorang berjaket hitam memegang setang sepeda motor di jalan beraspal. · Foto: Ekaterina Belinskaya / Pexels

Denpasar — Pemerintah Provinsi Bali memperpanjang relaksasi pajak kendaraan bermotor mulai 12 November hingga 23 Desember 2026. Kebijakan itu dijalankan melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

Mengapa ini penting: Pemilik kendaraan di Bali dengan tunggakan lebih dari dua tahun dapat membayar PKB untuk dua tahun, sementara denda dan sejumlah kewajiban lama dibebaskan hingga 23 Desember 2026.

Perpanjangan tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2026, yang mengubah Peraturan Gubernur Bali Nomor 23 Tahun 2026 tentang pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sanksi opsen pajak kendaraan bermotor, menurut Bali Post.

Dalam skema pertama, pemerintah membebaskan pokok Pajak Kendaraan Bermotor untuk tahun ketiga dan seterusnya. Wajib pajak dengan tunggakan lebih dari dua tahun cukup membayar PKB untuk dua tahun.

Skema kedua membebaskan denda PKB, denda opsen PKB, serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan untuk tahun-tahun sebelumnya. Ketentuan ini ditujukan kepada wajib pajak yang ingin menyelesaikan tunggakan kendaraannya.

Bali Post melaporkan, program tersebut juga diarahkan untuk memperbarui data wajib pajak aktif sebagai dasar penyusunan target pendapatan daerah. Kepala Bapenda Bali I Dewa Tagel Wirasa sebelumnya menyebut masih terdapat sekitar 320.000 kendaraan aktif yang belum membayar PKB, sebagaimana diberitakan DDTCNews.

Program relaksasi berakhir pada 23 Desember 2026. Setelah itu, pembayaran kewajiban pajak kendaraan kembali mengikuti ketentuan yang berlaku.

Sumber

Baca berikutnya

  1. Lanjutan topik ini

  2. Paling ramai di Pemerintahan

  3. Berita utama hari ini

Baca juga

‹ Kembali ke beranda

Bagikan artikel

Bagikan sebagai gambar

Untuk Story Instagram, Status WhatsApp, atau TikTok. Tautan artikel ikut disalin supaya bisa ditempel di stiker Tautan.

Pratinjau kartu Story / Status untuk artikel ini
Story / Status · 9:16
Simpan gambar
Pratinjau kartu Feed untuk artikel ini
Feed · 4:5
Simpan gambar

Alat baca

Normal

Contoh ukuran teks isi artikel. Pilihan ini tersimpan di perangkat Anda.