Mengapa Status PPPK Paruh Waktu Bali Belum Bisa Langsung Berubah?
Pemprov Bali mendukung peluang perubahan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu, tetapi masih menunggu aturan tentang status kepegawaian, mekanisme pengalihan, dan gaji.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Denpasar — Pemprov Bali masih menunggu regulasi dan petunjuk teknis sebelum mengubah status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu, setelah kebijakan pusat dibuka pada 6 November 2026.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali I Wayan Budiasa menyatakan pemerintah daerah mendukung peluang peningkatan status tersebut. Namun, pelaksanaannya belum bisa langsung dilakukan karena aturan mengenai status kepegawaian, mekanisme pengalihan, dan sumber penganggaran gaji belum ditetapkan.
Data BKPSDM Provinsi Bali per 1 November 2026 mencatat 20.715 pegawai di lingkungan Pemprov Bali. Jumlah itu terdiri atas 7.661 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 9.239 PPPK Penuh Waktu, dan 3.815 PPPK Paruh Waktu.
Keputusan belum mengubah status PPPK Bali hari ini
Bagi pegawai dan pembaca di Kota Denpasar maupun kabupaten lain di Bali, kabar ini berarti status PPPK Paruh Waktu belum otomatis berubah menjadi PPPK Penuh Waktu. Pemerintah daerah masih harus menunggu dasar hukum dan petunjuk pelaksanaan dari pemerintah pusat sebelum menetapkan langkah administratif.
Dari 3.815 PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemprov Bali, 458 merupakan guru, 317 tenaga kesehatan, dan 3.040 tenaga teknis atau pelaksana. Sementara itu, PPPK Penuh Waktu berjumlah 9.239 orang, terdiri atas 4.106 guru, 629 tenaga kesehatan, serta 4.504 tenaga teknis atau pelaksana.
Pemprov Bali juga belum dapat memastikan pembiayaan apabila perubahan status dilaksanakan. Karena itu, pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran gaji PPPK Paruh Waktu untuk tahun berikutnya sampai ada kebijakan resmi yang menjelaskan mekanisme pengangkatan dan pembiayaannya.
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyepakati peningkatan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu secara bertahap mulai 1 Januari 2027. Kesepakatan itu mencakup berbagai profesi, tetapi pelaksanaan di daerah tetap menunggu aturan teknis.
Perubahan bagi pembaca hari ini: belum ada pengangkatan otomatis atau penetapan status baru bagi PPPK Paruh Waktu Pemprov Bali. Informasi berikutnya bergantung pada terbitnya regulasi dan petunjuk teknis pemerintah pusat.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Ekonomi
Koster Kaji UMP Bali 2027 di Atas Rp3,4 Juta
Wayan Koster menyebut rentang UMP Bali 2027 yang dipertimbangkan berada di atas Rp3,4 juta dan di bawah Rp5,2 juta. Angka itu belum final dan masih di…
Paling ramai di Pemerintahan

Berita utama hari ini

Baca juga





