Bali Aktual

Senin, 16 November 2026

Inspektorat Karangasem Temukan Penyimpangan Pengelolaan Dana Desa

Inspektorat Karangasem menemukan penyimpangan pengelolaan dana desa pada 2025-2026, termasuk penggelembungan standar harga satuan. Pengawasan BUMDes akan diprioritaskan pada 2027.

Oleh

· 2 menit baca

Buka foto ukuran besar. Ilustrasi: Seseorang berkemeja putih membuka buku catatan di meja kerja dengan kalkulator dan berkas dokumen.
Ilustrasi: Seseorang berkemeja putih membuka buku catatan di meja kerja dengan kalkulator dan berkas dokumen. · Foto: Mikhail Nilov / Pexels

Amlapura — Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem menemukan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa pada 2025 hingga 2026. Kepala Inspektorat Daerah Karangasem I Wayan Sutapa menyampaikan temuan itu dalam Forum Konsultasi Publik pada 11 November 2026.

Mengapa ini penting: Temuan ini memengaruhi pengawasan dana desa di Karangasem pada 2025-2026 dan menetapkan fokus pendampingan BUMDes pada 2027.

Menurut Sutapa, pengelolaan dana desa menjadi sektor yang paling banyak ditemukan memiliki penyimpangan dibanding sejumlah sektor pemerintahan lain. Salah satu bentuknya ialah penggelembungan standar harga satuan dalam kegiatan di salah satu desa.

Ia mengatakan sektor lain yang dinilai rawan meliputi pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran, hibah dan bantuan sosial, serta pelayanan perizinan. Inspektorat telah melakukan langkah perbaikan agar pemerintah desa tidak mengulangi kesalahan dalam mengelola dana desa.

Pengawasan BUMDes pada 2027

Inspektorat Karangasem akan memfokuskan pendampingan pada pengelolaan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes pada 2027. Arah pengawasan itu mengikuti arahan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Sutapa mengatakan hasil uji petik terhadap 10 BUMDes menunjukkan adanya persoalan dalam manajemen pengelolaan. Pendampingan akan diarahkan untuk memperbaiki tata kelola agar BUMDes berkembang secara positif.

NusaBali melaporkan fokus pengawasan tersebut ditujukan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran desa. Jika pemeriksaan menemukan indikasi penyalahgunaan anggaran, Inspektorat menyatakan hasilnya wajib disampaikan kepada BPKP dan aparat penegak hukum.

Sumber

Baca berikutnya

  1. Lanjutan topik ini

  2. Paling ramai di Kabupaten/Kota

  3. Berita utama hari ini

Baca juga

‹ Kembali ke beranda

Bagikan artikel

Bagikan sebagai gambar

Untuk Story Instagram, Status WhatsApp, atau TikTok. Tautan artikel ikut disalin supaya bisa ditempel di stiker Tautan.

Pratinjau kartu Story / Status untuk artikel ini
Story / Status · 9:16
Simpan gambar
Pratinjau kartu Feed untuk artikel ini
Feed · 4:5
Simpan gambar

Alat baca

Normal

Contoh ukuran teks isi artikel. Pilihan ini tersimpan di perangkat Anda.