Bali Mulai Menerapkan Sistem ARISE untuk Ketahanan Fiskal Bencana
Pemerintah Provinsi Bali mulai menerapkan ARISE untuk memetakan dampak ekonomi dan fiskal bencana. Sistem ini diproyeksikan mendukung mitigasi, kesiapan pembiayaan, serta penyusunan APBD.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Denpasar — Pemerintah Provinsi Bali mulai menerapkan Dashboard Adaptive Regional Integrated System for Fiscal Resilience (ARISE) pada Selasa, 10 November 2026, dalam kegiatan penguatan kapasitas di Aula Gedung Keuangan Negara Denpasar.
Mengapa ini penting: Pemprov Bali mulai memakai ARISE untuk memasukkan risiko bencana dan kebutuhan pembiayaannya ke dalam perencanaan pembangunan serta APBD.
Gubernur Bali I Wayan Koster mendorong pemanfaatan sistem tersebut untuk mengukur dampak ekonomi dan fiskal akibat risiko bencana secara lebih terukur. ARISE menjadi instrumen analisis berbasis data yang menghubungkan informasi bahaya, keterpaparan, dan kerentanan dengan perkiraan kerugian ekonomi serta dampaknya terhadap kapasitas fiskal daerah.
Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali, kegiatan itu merupakan bagian dari pengembangan ARISE di Bali sebagai proyek percontohan pertama di Indonesia dan Asia Pasifik. Sistem tersebut dikembangkan melalui kolaborasi Kementerian Keuangan, United Nations Office for Disaster Risk Reduction, dan Institut Teknologi Bandung.
Kementerian Keuangan menyatakan implementasi ARISE dimulai melalui proyek percontohan di Bali sebelum diperluas ke Aceh, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah. Sistem ini dapat digunakan pemerintah daerah untuk memperkuat perencanaan mitigasi, kesiapan pembiayaan, dan strategi pengalihan risiko sebelum bencana terjadi.
Koster berharap hasil analisis ARISE menjadi bahan penyusunan kebijakan pembangunan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemerintah provinsi juga menargetkan praktik baik penerapan ARISE di Bali pada 2027.
Peran pemerintah daerah
Dalam penerapannya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyiapkan informasi risiko bencana. Badan perencanaan pembangunan daerah serta badan pengelola keuangan dan aset daerah menghubungkan data tersebut dengan strategi pembiayaan dan rencana pembangunan.
Dengan sistem ini, perencanaan penanggulangan bencana tidak hanya berfokus pada kerusakan fisik dan pemulihan setelah bencana, tetapi juga memperhitungkan kebutuhan pembiayaan sebelum, saat, dan setelah bencana.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Budaya
Kalender Bali Tetapkan 15 Oktober 2026 Baik untuk Upacara
Kalender Bali menempatkan Kamis, 15 Oktober 2026, sebagai Wraspati Kliwon Kulawu dengan sejumlah dewasa ayu untuk upacara dan pembangunan tempat suci.…
Paling ramai di Pemerintahan

Berita utama hari ini

Baca juga





