Bali Aktual

Senin, 16 November 2026

Badung Siapkan Rp150 Miliar Tangani Krisis Air

Pemkab Badung menyiapkan penyertaan modal Rp150 miliar secara bertahap hingga 2029 untuk menangani krisis air di Badung Selatan. Empat Raperda dibahas dalam sidang paripurna 9 November 2026.

Oleh

· 2 menit baca

Buka foto ukuran besar. Ilustrasi: Keran air logam tua yang berkarat dengan tetesan air di ujungnya.
Ilustrasi: Keran air logam tua yang berkarat dengan tetesan air di ujungnya. · Foto: Engin Akyurt / Pexels

Mangupura — Pemerintah Kabupaten Badung menyiapkan tambahan penyertaan modal Rp150 miliar kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama untuk menangani krisis air bersih di Badung Selatan, disampaikan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa pada Senin, 9 November 2026.

Dana itu diberikan bertahap pada 2027–2029, dengan alokasi awal Rp37 miliar pada 2027. Anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), menambah jaringan, dan meningkatkan kapasitas produksi.

Dalam sidang paripurna DPRD Badung, pemerintah menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi terkait empat rancangan peraturan daerah (Raperda). Materinya mencakup Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027, penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama, penyertaan modal kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara, serta pencabutan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pemerintah juga menyebut diversifikasi sumber air baku melalui pemanfaatan air permukaan Tukad Mati di Estuari Dam. Perumda Tirta Mangutama sedang memproses perizinan dan analisis lingkungan untuk pengolahan air laut dengan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO).

Perubahan yang perlu diketahui warga Badung Selatan

Krisis air yang menjadi perhatian utama berada di Kecamatan Kuta Selatan, termasuk kawasan perbukitan seperti Desa Ungasan dan Desa Pecatu. Penambahan modal dimaksudkan untuk memperluas jaringan dan memperbaiki pasokan, bukan untuk mengubah tarif atau jadwal layanan pada hari ini.

Pencabutan Perda Administrasi Kependudukan disebut tidak akan menurunkan mutu layanan publik. Rapat berikutnya akan membahas materi tersebut bersama Badan Anggaran DPRD Badung untuk mencapai penetapan dan persetujuan Raperda menjadi APBD.

Bagi pembaca di Badung Selatan, perubahan yang dapat dipantau hari ini adalah rencana investasi jaringan air bersih dengan tahap awal Rp37 miliar pada 2027. Pemerintah menargetkan langkah tersebut membantu menangani krisis air bersih pada 2027.

Sumber

Baca berikutnya

  1. Lanjutan topik ini

  2. Paling ramai di Pemerintahan

  3. Berita utama hari ini

Baca juga

‹ Kembali ke beranda

Bagikan artikel

Bagikan sebagai gambar

Untuk Story Instagram, Status WhatsApp, atau TikTok. Tautan artikel ikut disalin supaya bisa ditempel di stiker Tautan.

Pratinjau kartu Story / Status untuk artikel ini
Story / Status · 9:16
Simpan gambar
Pratinjau kartu Feed untuk artikel ini
Feed · 4:5
Simpan gambar

Alat baca

Normal

Contoh ukuran teks isi artikel. Pilihan ini tersimpan di perangkat Anda.