Bali Aktual

Senin, 16 November 2026

Badung Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan Bersama KPK RI

Pemkab Badung dan KPK RI mengevaluasi tata kelola daerah pada 10 November 2026 di Ruang Kriya Gosana, Puspem Badung. Fokusnya anggaran, pengadaan, aset, dan pelayanan publik.

Oleh

· 2 menit baca

Buka foto ukuran besar. Ilustrasi: Sebuah pulpen tergeletak di atas buku catatan bersampul hitam.
Ilustrasi: Sebuah pulpen tergeletak di atas buku catatan bersampul hitam. · Foto: Tanpa nama / rawpixel (Openverse), CC0

Mangupura — Pemerintah Kabupaten Badung menggelar rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) pada Selasa, 10 November 2026, di Ruang Kriya Gosana, Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung. Rapat ini dihadiri Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta, serta Kepala Satuan Tugas V.2 Direktorat Koordinasi dan Supervisi KPK RI Nurul Ichsan Al Huda.

Pembahasan mencakup perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. KPK RI ditempatkan sebagai pendamping dan pembimbing pemerintah daerah sekaligus instrumen pengawasan serta evaluasi atas tata kelola yang berjalan di lingkungan Pemkab Badung.

Evaluasi KPK menyentuh anggaran, aset, dan layanan publik

Bagi pembaca di Badung, rapat ini berkaitan dengan cara pemerintah daerah merencanakan anggaran, mengadakan barang dan jasa, mengelola aset, dan menjalankan pelayanan publik. Perbaikan pada empat bidang tersebut menjadi bagian dari upaya pencegahan korupsi dan penguatan integritas birokrasi.

Kegiatan turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Badung I Made Sunarta, sejumlah anggota DPRD Badung, Sekretaris Daerah Badung I.B. Surya Suamba, Inspektur Kabupaten Badung, serta seluruh kepala perangkat daerah. Kepala Satgas V.2 Direktorat Koordinasi dan Supervisi KPK RI menjelaskan bahwa pendekatan pencegahan korupsi melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) kini disederhanakan dan difokuskan sebagai instrumen pendampingan pemerintah daerah.

Rapat koordinasi ditutup dengan penandatanganan berita acara oleh unsur pimpinan daerah. Hasil evaluasi diharapkan menjadi pedoman bagi organisasi perangkat daerah dalam menjalankan program dan pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber

Baca berikutnya

  1. Lanjutan topik ini

  2. Paling ramai di Pemerintahan

  3. Berita utama hari ini

Baca juga

‹ Kembali ke beranda

Bagikan artikel

Bagikan sebagai gambar

Untuk Story Instagram, Status WhatsApp, atau TikTok. Tautan artikel ikut disalin supaya bisa ditempel di stiker Tautan.

Pratinjau kartu Story / Status untuk artikel ini
Story / Status · 9:16
Simpan gambar
Pratinjau kartu Feed untuk artikel ini
Feed · 4:5
Simpan gambar

Alat baca

Normal

Contoh ukuran teks isi artikel. Pilihan ini tersimpan di perangkat Anda.