Bali Aktual

Senin, 16 November 2026

21 Tuntutan Aliansi BEM Bali Disampaikan ke DPRD Provinsi Bali

Aliansi BEM se-Bali menyampaikan 21 tuntutan di DPRD Provinsi Bali pada 10 November 2026. Isinya mencakup layanan publik, pendidikan, lingkungan, pekerjaan, hukum, dan transparansi anggaran.

Oleh

· 2 menit baca

Buka foto ukuran besar. Ilustrasi: Satu tangan mengangkat megafon putih berlatar belakang kabel jembatan gantung.
Ilustrasi: Satu tangan mengangkat megafon putih berlatar belakang kabel jembatan gantung. · Foto: Lara Jameson / Pexels

Denpasar — Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bali menyampaikan 21 tuntutan di Gedung DPRD Provinsi Bali pada Selasa, 10 November 2026 sore.

Aksi seruan dan dialog terbuka itu membawa aspirasi dari berbagai daerah di Bali. Tuntutan mahasiswa mencakup pendidikan, infrastruktur dan pelayanan publik, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, ekonomi, hukum, serta tata kelola pemerintahan.

Di bidang pendidikan, mahasiswa meminta perbaikan sekolah rusak, pemenuhan fasilitas pembelajaran di wilayah pedesaan, pesisir, dan terpencil, perlindungan tenaga pendidik dari intimidasi, serta kesetaraan pendidikan vokasi. Untuk infrastruktur, mereka menyoroti jalan rusak, drainase, gorong-gorong, penerangan jalan, kemacetan, pemerataan pembangunan, dan akses air bersih untuk mengatasi krisis air di Jimbaran.

Tuntutan lingkungan mencakup penyelesaian persoalan sampah di kawasan TPA Suwung, pemerataan fasilitas pemilahan dan pengolahan sampah, penanganan pencemaran, serta pengawasan alih fungsi lahan pertanian dan kawasan resapan air. Mahasiswa juga meminta jaminan harga hasil pertanian yang layak, penguatan pasar tradisional, dan perlindungan pedagang.

21 tuntutan menyentuh layanan yang dipakai krama Bali

Bagi pembaca di Denpasar dan kabupaten lain, isi tuntutan berkaitan langsung dengan jalan, lalu lintas, air bersih, sekolah, pengelolaan sampah, pekerjaan, dan keterbukaan anggaran. Mahasiswa juga meminta pemerataan kesempatan kerja dan kesejahteraan antara Bali Utara dan Bali Selatan, evaluasi Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali berdasarkan kebutuhan hidup layak dan daya beli pekerja, serta penegakan hukum terhadap kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan peredaran narkotika.

Pada bidang pemerintahan, aliansi meminta transparansi dan evaluasi penggunaan anggaran daerah, ruang audiensi serta partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan, dan kejelasan tindak lanjut setiap perangkat daerah terhadap aspirasi masyarakat. Mereka juga mendorong penguatan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan.

DPRD Bali menawarkan forum diskusi kelompok atau Focus Group Discussion (FGD) bersama aliansi untuk membahas dan mengawal penyelesaian tuntutan tersebut.

Untuk pembaca hari itu, belum ada perubahan tarif, jadwal, atau jalur layanan publik yang diumumkan. Perkembangan yang perlu dipantau adalah jawaban tertulis dan tindak lanjut DPRD Bali atas aspirasi mahasiswa.

Sumber

Baca berikutnya

  1. Lanjutan topik ini

  2. Paling ramai di Pemerintahan

  3. Berita utama hari ini

Baca juga

‹ Kembali ke beranda

Bagikan artikel

Bagikan sebagai gambar

Untuk Story Instagram, Status WhatsApp, atau TikTok. Tautan artikel ikut disalin supaya bisa ditempel di stiker Tautan.

Pratinjau kartu Story / Status untuk artikel ini
Story / Status · 9:16
Simpan gambar
Pratinjau kartu Feed untuk artikel ini
Feed · 4:5
Simpan gambar

Alat baca

Normal

Contoh ukuran teks isi artikel. Pilihan ini tersimpan di perangkat Anda.