21 Tuntutan Aliansi BEM Bali Disampaikan ke DPRD Provinsi Bali
Aliansi BEM se-Bali menyampaikan 21 tuntutan di DPRD Provinsi Bali pada 10 November 2026. Isinya mencakup layanan publik, pendidikan, lingkungan, pekerjaan, hukum, dan transparansi anggaran.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Denpasar — Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bali menyampaikan 21 tuntutan di Gedung DPRD Provinsi Bali pada Selasa, 10 November 2026 sore.
Aksi seruan dan dialog terbuka itu membawa aspirasi dari berbagai daerah di Bali. Tuntutan mahasiswa mencakup pendidikan, infrastruktur dan pelayanan publik, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, ekonomi, hukum, serta tata kelola pemerintahan.
Di bidang pendidikan, mahasiswa meminta perbaikan sekolah rusak, pemenuhan fasilitas pembelajaran di wilayah pedesaan, pesisir, dan terpencil, perlindungan tenaga pendidik dari intimidasi, serta kesetaraan pendidikan vokasi. Untuk infrastruktur, mereka menyoroti jalan rusak, drainase, gorong-gorong, penerangan jalan, kemacetan, pemerataan pembangunan, dan akses air bersih untuk mengatasi krisis air di Jimbaran.
Tuntutan lingkungan mencakup penyelesaian persoalan sampah di kawasan TPA Suwung, pemerataan fasilitas pemilahan dan pengolahan sampah, penanganan pencemaran, serta pengawasan alih fungsi lahan pertanian dan kawasan resapan air. Mahasiswa juga meminta jaminan harga hasil pertanian yang layak, penguatan pasar tradisional, dan perlindungan pedagang.
21 tuntutan menyentuh layanan yang dipakai krama Bali
Bagi pembaca di Denpasar dan kabupaten lain, isi tuntutan berkaitan langsung dengan jalan, lalu lintas, air bersih, sekolah, pengelolaan sampah, pekerjaan, dan keterbukaan anggaran. Mahasiswa juga meminta pemerataan kesempatan kerja dan kesejahteraan antara Bali Utara dan Bali Selatan, evaluasi Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali berdasarkan kebutuhan hidup layak dan daya beli pekerja, serta penegakan hukum terhadap kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan peredaran narkotika.
Pada bidang pemerintahan, aliansi meminta transparansi dan evaluasi penggunaan anggaran daerah, ruang audiensi serta partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan, dan kejelasan tindak lanjut setiap perangkat daerah terhadap aspirasi masyarakat. Mereka juga mendorong penguatan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan.
DPRD Bali menawarkan forum diskusi kelompok atau Focus Group Discussion (FGD) bersama aliansi untuk membahas dan mengawal penyelesaian tuntutan tersebut.
Untuk pembaca hari itu, belum ada perubahan tarif, jadwal, atau jalur layanan publik yang diumumkan. Perkembangan yang perlu dipantau adalah jawaban tertulis dan tindak lanjut DPRD Bali atas aspirasi mahasiswa.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Ekonomi
Koster Kaji UMP Bali 2027 di Atas Rp3,4 Juta
Wayan Koster menyebut rentang UMP Bali 2027 yang dipertimbangkan berada di atas Rp3,4 juta dan di bawah Rp5,2 juta. Angka itu belum final dan masih di…
Paling ramai di Pemerintahan

Berita utama hari ini

Baca juga





