Bali Aktual

Senin, 16 November 2026

Tiga Ranperbup Buleleng Bahas Dana Desa dan Hak Keuangan DPRD

Pemkab Buleleng membahas tiga Ranperbup pada 9 November 2026. Materinya mencakup penyaluran dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, serta tunjangan DPRD.

Oleh

· 2 menit baca

Buka foto ukuran besar. Ilustrasi: Pemandangan udara sejumlah petani menanam padi di sawah terasering berair.
Ilustrasi: Pemandangan udara sejumlah petani menanam padi di sawah terasering berair. · Foto: Rahmad Himawan / Pexels

Buleleng — Pemkab Buleleng membahas tiga Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) pada Senin, 9 November 2026, termasuk penyesuaian alokasi dana desa, bagian hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa, serta hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Buleleng.

Pembahasan berlangsung di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Buleleng dan dipimpin Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Gede Suyasa serta para asisten sekretariat daerah. Salah satu rancangan mengatur perubahan tata cara penyaluran alokasi dana desa dan rincian bagian hasil pajak daerah serta retribusi daerah yang diterima setiap desa.

Rancangan tersebut diusulkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng sebagai tindak lanjut penyesuaian Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Rancangan lain membahas perubahan keempat atas ketentuan hak keuangan dan administratif pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Buleleng. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buleleng menginisiasi rancangan ini, yang mencakup penyesuaian besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Penyesuaian dana desa dan tunjangan masih berproses

Bagi desa-desa di Buleleng, perubahan ini berkaitan dengan rincian dana yang diterima dari alokasi dana desa serta pembagian hasil pajak dan retribusi daerah. Bagi anggota DPRD, pembahasan menyangkut dasar pengaturan tunjangan perumahan dan transportasi.

Bupati meminta setiap rancangan ditelaah menyeluruh agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat diterapkan. Perangkat daerah pemrakarsa juga diminta memperhatikan masukan serta menyempurnakan substansi rancangan.

Setelah pembahasan, rancangan akan memasuki tahapan penyempurnaan, harmonisasi, fasilitasi, evaluasi, dan penetapan sebagai Peraturan Bupati. Jadi, pada hari itu belum ada perubahan tarif atau besaran tunjangan yang sudah berlaku bagi desa maupun anggota DPRD.

Sumber

Baca berikutnya

  1. Lanjutan topik ini

  2. Paling ramai di Pemerintahan

Baca juga

‹ Kembali ke beranda

Bagikan artikel

Bagikan sebagai gambar

Untuk Story Instagram, Status WhatsApp, atau TikTok. Tautan artikel ikut disalin supaya bisa ditempel di stiker Tautan.

Pratinjau kartu Story / Status untuk artikel ini
Story / Status · 9:16
Simpan gambar
Pratinjau kartu Feed untuk artikel ini
Feed · 4:5
Simpan gambar

Alat baca

Normal

Contoh ukuran teks isi artikel. Pilihan ini tersimpan di perangkat Anda.