Bali Aktual

Senin, 16 November 2026

MDA Bali Tegaskan Prajuru Desa Adat Bebas Politik Praktis

MDA Bali membahas 9 materi pokok dalam Pra-Pasamuhan Agung VI tahap II di Denpasar. Prajuru MDA dan desa adat ditegaskan tidak terlibat politik praktis.

Oleh

· 2 menit baca

Buka foto ukuran besar. Ilustrasi: Pintu gerbang pura Bali dengan ukiran kayu keemasan dan patung batu di depannya.
Ilustrasi: Pintu gerbang pura Bali dengan ukiran kayu keemasan dan patung batu di depannya. · Foto: Veronika Andrews / Pexels

Denpasar — Majelis Desa Adat (MDA) Bali menggelar Pra-Pasamuhan Agung VI tahap II pada Kamis, 12 November 2026, di Gedung Lila Graha MDA Bali, Denpasar. Forum ini menegaskan prajuru MDA dan desa adat tidak terlibat politik praktis.

Bendesa Agung MDA Bali Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet menyampaikan bahwa prajuru adat, dari tingkat MDA hingga desa adat, harus bebas dari kepentingan politik praktis. Prajuru yang terlibat politik praktis atau masuk partai politik diminta mengundurkan diri.

Pra-Pasamuhan diikuti prajuru MDA Bali, prajuru MDA kabupaten/kota, dan MDA kecamatan se-Bali. Forum membahas 9 materi pokok sebagai persiapan menuju Pesamuhan Agung VI.

Independensi prajuru menjadi pegangan desa adat

Bagi pembaca di Bali, keputusan ini memberi batas yang jelas bagi pengurus lembaga adat. Desa adat merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang mengatur kehidupan adat, budaya, dan agama Hindu dresta Bali. Karena itu, prajuru MDA dan desa adat diarahkan tidak membawa kepentingan partai ke dalam kerja kelembagaan.

Materi yang dibahas mencakup pedoman hubungan desa adat dengan MDA Bali, palemahan lan wewidangan desa adat, pecalang, pasraman, kepamangkuan dan paiketan pamangku, serta teknis pengelolaan dana hibah MDA Bali. Forum juga membahas Pararem Bali Mawacara tentang LPD.

Selain itu, MDA Bali membahas rancangan program kerja tahun 2027 dan evaluasi pelaksanaan program kerja tahun 2026. Ida Penglingsir Agung juga menekankan kemandirian keuangan desa adat. LPD dan BUPDA disebut perlu diperkuat sebagai usaha milik desa adat yang dapat menjadi sumber pendapatan untuk membiayai kegiatan desa adat.

Pesamuhan Agung VI direncanakan berlangsung pada 25 November 2026. Agenda itu akan memantapkan dan menetapkan materi yang telah dibahas dalam pra-Pasamuhan.

Sumber

Baca berikutnya

  1. Lanjutan topik ini

  2. Paling ramai di Budaya

  3. Berita utama hari ini

Baca juga

‹ Kembali ke beranda

Bagikan artikel

Bagikan sebagai gambar

Untuk Story Instagram, Status WhatsApp, atau TikTok. Tautan artikel ikut disalin supaya bisa ditempel di stiker Tautan.

Pratinjau kartu Story / Status untuk artikel ini
Story / Status · 9:16
Simpan gambar
Pratinjau kartu Feed untuk artikel ini
Feed · 4:5
Simpan gambar

Alat baca

Normal

Contoh ukuran teks isi artikel. Pilihan ini tersimpan di perangkat Anda.