MDA Bali Tegaskan Prajuru Desa Adat Bebas Politik Praktis
MDA Bali membahas 9 materi pokok dalam Pra-Pasamuhan Agung VI tahap II di Denpasar. Prajuru MDA dan desa adat ditegaskan tidak terlibat politik praktis.
Oleh Asyinta Sastra
· 2 menit baca
Denpasar — Majelis Desa Adat (MDA) Bali menggelar Pra-Pasamuhan Agung VI tahap II pada Kamis, 12 November 2026, di Gedung Lila Graha MDA Bali, Denpasar. Forum ini menegaskan prajuru MDA dan desa adat tidak terlibat politik praktis.
Bendesa Agung MDA Bali Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet menyampaikan bahwa prajuru adat, dari tingkat MDA hingga desa adat, harus bebas dari kepentingan politik praktis. Prajuru yang terlibat politik praktis atau masuk partai politik diminta mengundurkan diri.
Pra-Pasamuhan diikuti prajuru MDA Bali, prajuru MDA kabupaten/kota, dan MDA kecamatan se-Bali. Forum membahas 9 materi pokok sebagai persiapan menuju Pesamuhan Agung VI.
Independensi prajuru menjadi pegangan desa adat
Bagi pembaca di Bali, keputusan ini memberi batas yang jelas bagi pengurus lembaga adat. Desa adat merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang mengatur kehidupan adat, budaya, dan agama Hindu dresta Bali. Karena itu, prajuru MDA dan desa adat diarahkan tidak membawa kepentingan partai ke dalam kerja kelembagaan.
Materi yang dibahas mencakup pedoman hubungan desa adat dengan MDA Bali, palemahan lan wewidangan desa adat, pecalang, pasraman, kepamangkuan dan paiketan pamangku, serta teknis pengelolaan dana hibah MDA Bali. Forum juga membahas Pararem Bali Mawacara tentang LPD.
Selain itu, MDA Bali membahas rancangan program kerja tahun 2027 dan evaluasi pelaksanaan program kerja tahun 2026. Ida Penglingsir Agung juga menekankan kemandirian keuangan desa adat. LPD dan BUPDA disebut perlu diperkuat sebagai usaha milik desa adat yang dapat menjadi sumber pendapatan untuk membiayai kegiatan desa adat.
Pesamuhan Agung VI direncanakan berlangsung pada 25 November 2026. Agenda itu akan memantapkan dan menetapkan materi yang telah dibahas dalam pra-Pasamuhan.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Ekonomi
Koster Kaji UMP Bali 2027 di Atas Rp3,4 Juta
Wayan Koster menyebut rentang UMP Bali 2027 yang dipertimbangkan berada di atas Rp3,4 juta dan di bawah Rp5,2 juta. Angka itu belum final dan masih di…
Paling ramai di Budaya

Berita utama hari ini

Baca juga





