Kadis DKLH Bali Bersaksi dalam Kasus TPA Suwung
Kepala DKLH Bali I Made Dwi Arbani bersaksi di PN Denpasar tentang air lindi, kapasitas TPA Suwung, dan tekanan terhadap mangrove Teluk Benoa.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Denpasar — Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Bali I Made Dwi Arbani bersaksi di Pengadilan Negeri Denpasar pada Kamis, 12 November 2026, dalam perkara dugaan tindak pidana lingkungan hidup di TPA Suwung, Denpasar.
Arbani menerangkan persoalan pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Sarbagita, termasuk penanganan air lindi, kapasitas pengolahan sampah, dan dampak pencemaran terhadap kawasan mangrove di sekitar Teluk Benoa. Air lindi adalah cairan yang dihasilkan dari proses pembusukan sampah.
Dalam persidangan, ia menyebut kadar pencemar air lindi mencapai sekitar 8.000 miligram per liter, sedangkan limbah domestik sekitar 450 miligram per liter. Ia mengatakan pengurangan lindi dapat dilakukan dengan mengurangi sampah yang masuk ke TPA.
Kesaksian memetakan risiko bagi Teluk Benoa
Arbani juga menguraikan tekanan terhadap ekosistem mangrove dari Tanjung Benoa hingga Benoa. Menurut kesaksiannya, tekanan itu tidak hanya berasal dari satu sumber, tetapi juga aliran sungai dan aktivitas di Pelabuhan Benoa, termasuk pencemaran minyak.
Ia menyampaikan bahwa sekitar 18 hektare mangrove mati pada 2019. Kondisi itu dikaitkan dengan proses reklamasi di kawasan Benoa. Pemerintah kemudian melakukan pemulihan melalui penanaman kembali, dan penanaman tersebut diperluas sekitar 14 hektare.
Perkara ini menjerat I Made Teja, mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali periode 2019–2024. Dalam perkara yang bermuara di TPA Suwung, persidangan juga menyoroti kelebihan kapasitas TPA serta persoalan instalasi pengolahan air limbah dan pengelolaan air lindi.
Bagi pembaca di Denpasar dan kawasan pesisir Benoa, kesaksian ini memberi gambaran bahwa pembahasan perkara mencakup pengelolaan sampah dan kondisi mangrove yang terhubung dengan Teluk Benoa. Setelah sidang, kuasa hukum I Made Teja menyatakan luasan kerusakan mangrove dalam dakwaan masih perlu diperjelas.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Ekonomi
Koster Kaji UMP Bali 2027 di Atas Rp3,4 Juta
Wayan Koster menyebut rentang UMP Bali 2027 yang dipertimbangkan berada di atas Rp3,4 juta dan di bawah Rp5,2 juta. Angka itu belum final dan masih di…
Paling ramai di Hukum & Kriminal

Berita utama hari ini

Baca juga





