Gubernur Bali Sebut Penjualan Hotel Dipicu Masalah Internal Bisnis, Bukan Pariwisata Anjlok

Denpasar — Gubernur Bali Wayan Koster menilai maraknya penjualan hotel dan vila di sejumlah kawasan di Bali lebih banyak terkait persoalan internal bisnis pemilik usaha, bukan karena pariwisata Bali tengah mengalami kemerosotan.

Pernyataan itu ia sampaikan menanggapi fenomena banyaknya akomodasi pariwisata yang dijual belakangan ini. Menurut Koster, aktivitas pariwisata di Bali sampai saat ini masih berjalan normal dengan tingkat kunjungan wisatawan yang dinilai stabil.

Koster menjelaskan, perusahaan yang memiliki hotel atau vila di Bali umumnya juga memiliki lini usaha di wilayah lain. Perubahan kondisi bisnis secara keseluruhan, termasuk di luar Bali, dapat mendorong pemilik untuk mengalihkan investasi atau melepas sebagian asetnya di Pulau Dewata.

Ia mencontohkan, keuntungan usaha yang diperoleh dari unit bisnis di Bali bisa digunakan untuk menutup persoalan keuangan di unit usaha lain. Kondisi itu dapat membuat pemilik tidak lagi mampu mempertahankan operasional hotel atau vila di Bali sehingga memilih untuk menjual aset tersebut.

Dalam pandangan Koster, keputusan menjual atau menutup akomodasi pariwisata tidak selalu berkaitan langsung dengan tingkat hunian atau minat wisatawan ke Bali. Ia menegaskan kembali bahwa secara umum pariwisata Bali masih dalam kondisi sehat.

Sejumlah pelaku dan pengamat pariwisata sebelumnya mengaitkan penjualan hotel dan vila dengan tekanan di sektor perhotelan. Namun, Koster menilai fenomena tersebut perlu dilihat sebagai bagian dari dinamika bisnis masing-masing entitas usaha.

Media lokal lain juga memberitakan penjelasan Koster yang menyatakan bahwa penjualan vila dan hotel di Bali tidak otomatis mencerminkan masalah di industri pariwisata daerah. Ia menyebut dinamika penjualan aset lebih tepat dipahami sebagai keputusan manajerial berdasarkan kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh.

Koster menekankan bahwa selama pelaku usaha menjalankan kegiatan pariwisata sesuai ketentuan perizinan dan perpajakan, perubahan kepemilikan akomodasi merupakan bagian dari mekanisme pasar. Ia juga menggarisbawahi pentingnya menjaga iklim usaha yang sehat agar investasi di sektor pariwisata tetap berkelanjutan.

Di sisi lain, pemerintah provinsi gencar menyikapi persoalan akomodasi wisata ilegal yang tidak berizin dan tidak membayar pajak. Dalam berbagai kesempatan sebelumnya, Koster menyebut keberadaan akomodasi tak resmi merugikan Bali karena tidak tercatat dalam sistem perpajakan daerah.

Pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan pariwisata mendorong penataan usaha akomodasi melalui penguatan pengawasan perizinan dan kerja sama dengan platform pemesanan daring. Langkah ini diharapkan dapat menjaga persaingan usaha yang lebih adil antara akomodasi resmi dan akomodasi ilegal.

Sumber

• Tribun-Bali
• Bali Post
• Pemerintah Provinsi Bali