Bali Siapkan Proyek Percontohan Pengukuran Indeks Demokrasi Kabupaten/Kota
Pemerintah Provinsi Bali menyiapkan proyek percontohan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia di tingkat kabupaten/kota. Laporan sumber berbeda memuat skor IDI Bali 2025 sebesar 89,73 dan 88,73.
Oleh Mukmin John
Editor: Mursyid Sonsang
· 2 menit baca
Denpasar — Pemerintah Provinsi Bali menyiapkan proyek percontohan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tingkat kabupaten/kota se-Bali dalam sosialisasi dan bimbingan teknis pada 24 September 2026 di Denpasar. Dalam kegiatan itu, skor IDI Bali 2025 juga dipaparkan.
Mengapa ini penting: Pemerintah daerah menyiapkan pengukuran demokrasi hingga tingkat kabupaten/kota se-Bali agar kondisi setiap daerah dapat dipetakan lebih spesifik sebagai bahan kebijakan.
Menurut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali, proyek percontohan tersebut ditujukan untuk memperoleh gambaran kondisi demokrasi yang lebih spesifik di setiap daerah. Pengukuran IDI selama ini dilakukan pada tingkat provinsi.
Data yang dipaparkan dalam kegiatan itu menunjukkan skor IDI Bali naik menjadi 89,73 pada 2025 dari 88,34 pada 2024. Namun, dua laporan lain yang memuat paparan BPS menyebut skor 2025 sebesar 88,73. Karena terdapat perbedaan angka antar-sumber, angka 89,73 dalam draf tidak dapat dipastikan sebagai skor resmi.
Radar Bali melaporkan Bali dan Jawa Barat ditunjuk sebagai lokasi piloting project penghitungan IDI tingkat kabupaten/kota. Hasil pengukuran itu diharapkan menjadi bahan kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.
Data skor berbeda dalam laporan
Balipost memuat angka 89,73 untuk IDI Bali 2025 dan menyebut persiapan pengukuran tingkat kabupaten/kota se-Bali. Sementara itu, KPU Bali dan NusaBali melaporkan angka 88,73 serta menyebut Bali berada pada peringkat kedua nasional dalam kategori tinggi.
Perbedaan tersebut membuat angka skor 2025 perlu dibaca dengan hati-hati. Fakta yang konsisten dalam laporan-laporan itu adalah adanya persiapan piloting project pengukuran IDI di tingkat kabupaten/kota se-Bali.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Ekonomi
Kadin Bali Minta Evaluasi Perizinan OSS dan Batas Investasi Asing
Kadin Bali meminta evaluasi perizinan melalui OSS dan batas investasi asing sekitar Rp10 miliar. Usulan itu akan dibahas dalam Rapimnas Kadin setelah…
Terbaru di Data Bali

Berita utama hari ini

Baca juga




