Pengurus Pertina Bali Protes Pemberhentian di KONI Denpasar
Puluhan pengurus dan atlet tinju menyampaikan keberatan ke KONI Bali di Denpasar pada 13 November 2026. KONI akan memanggil Pino Bahari untuk meminta klarifikasi.
Oleh Kevin Mikael Januar
· 2 menit baca
Denpasar — Puluhan pengurus dan atlet tinju mendatangi Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bali pada Jumat, 13 November 2026, untuk memprotes pemberhentian sejumlah pengurus Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) Bali.
Mereka menyerahkan surat keberatan dan meminta KONI Bali menyikapi sejumlah surat keputusan (SK) pemberhentian yang diterbitkan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Pertina Bali, Pino Bahari, pada 3 November 2026. Pengurus yang terdampak berasal dari tingkat provinsi serta Pengkab dan Pengkot Pertina di Denpasar, Badung, dan Klungkung.
Dalam pertemuan itu, pengurus menyatakan pemberhentian tersebut tidak melalui mekanisme organisasi dan melampaui kewenangan Plt. Mereka menilai kepengurusan yang terbentuk melalui prosedur yang sah tetap memiliki legitimasi sampai ada keputusan organisasi sesuai aturan.
KONI Bali akan meminta klarifikasi Pino Bahari
Sekretaris Umum KONI Bali, I Ketut Jagra Sunu, menyatakan Pino Bahari akan dipanggil untuk menjelaskan dasar penerbitan SK pemberhentian. Menurut KONI Bali, mandat Plt adalah menjalankan roda organisasi dan mempersiapkan Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub), bukan mengganti kepengurusan yang sudah terbentuk.
SK yang dipersoalkan antara lain terkait pemberhentian Ketua Pertina Badung, Ketua Pertina Denpasar, Wakil Ketua IV Pertina Bali, dan Ketua Pengkab Pertina Klungkung. Nomor yang disebut dalam laporan adalah SK Nomor 19/SK/PERTINA-BALI/XI/2026, SK Nomor 18/SK/PERTINA-BALI/XI/2026, SK Nomor 17/SK/PERTINA-BALI/X/2026, dan SK Nomor 13/SK/PERTINA-BALI/X/2026.
Bagi pembaca di Denpasar, Badung, dan Klungkung, perkembangan ini menyangkut kesinambungan pembinaan atlet tinju serta kepastian pengurus yang menjalankan kegiatan organisasi di masing-masing daerah. Tidak ada perubahan jadwal atau tarif layanan publik yang diumumkan dalam laporan ini.
Persoalan internal tetap berada dalam kewenangan Pengurus Besar (PB) Pertina. Pengurus yang merasa dirugikan dapat menyampaikan keberatan secara resmi kepada PB Pertina dengan tembusan kepada KONI Bali. Musorprovlub diharapkan menjadi forum untuk membentuk kepengurusan definitif melalui mekanisme organisasi yang sah.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Ekonomi
Koster Kaji UMP Bali 2027 di Atas Rp3,4 Juta
Wayan Koster menyebut rentang UMP Bali 2027 yang dipertimbangkan berada di atas Rp3,4 juta dan di bawah Rp5,2 juta. Angka itu belum final dan masih di…
Paling ramai di Olahraga

Berita utama hari ini

Baca juga





