Pemprov Bali Berlakukan WFH dan Sekolah Daring 15–17 Oktober

Denpasar — Pemerintah Provinsi Bali menetapkan kerja dari rumah (WFH) dan pembelajaran daring pada 15–17 Oktober 2026 untuk merespons antrean bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Ketentuan itu berlaku bagi instansi vertikal, pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, serta badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD) di Bali. Satuan pendidikan negeri dan swasta juga diminta mengalihkan kegiatan belajar mengajar, termasuk perkuliahan, ke sistem daring selama tiga hari tersebut.

Surat Pemerintah Provinsi Bali Nomor B.39.000.8/48412/TLK/B.ORG tertanggal 14 Oktober 2026 menjadi dasar kebijakan ini. Langkah tersebut ditujukan untuk mendukung PT Pertamina memperlancar penyediaan dan distribusi BBM agar berjalan aman dan nyaman.

Layanan langsung tetap berjalan selama WFH Bali

WFH tidak berlaku bagi pegawai yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, menangani keadaan darurat, atau bertugas di bidang keamanan. Mereka tetap bekerja di kantor agar layanan penting tidak terhenti.

Bagi warga Denpasar dan kabupaten lain di Bali, perubahan yang berlaku hari itu adalah pola kerja dan belajar. Pegawai pada instansi yang tercakup bekerja dari rumah, sementara sekolah, kampus, serta satuan pendidikan negeri dan swasta menjalankan pembelajaran daring pada 15–17 Oktober 2026. Ketentuan teknis pembelajaran mengikuti aturan masing-masing satuan pendidikan.

Antrean kendaraan di sejumlah SPBU menjadi latar penerbitan kebijakan tersebut. Pemerintah Provinsi Bali mengaitkannya dengan dukungan terhadap kelancaran distribusi BBM oleh PT Pertamina, tanpa mengubah layanan publik langsung, kedaruratan, dan keamanan.

Sumber

• detikBali — media regional nasional
• balipost.com
• bali.jpnn.com
• bali.idntimes.com