Bupati Jembrana Usulkan APBN Biayai Seluruh PPPK
Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan mengusulkan APBN membiayai seluruh PPPK. Kebutuhan gaji di Jembrana disebut mencapai Rp203 miliar per tahun.
Oleh Arsyid Muhamad
Editor: Mursyid Sonsang
· 2 menit baca
Denpasar — Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan mengusulkan agar APBN menanggung gaji seluruh PPPK, bukan hanya tenaga pendidik, setelah kunjungan kerja Tim Badan Anggaran DPR RI di Denpasar pada Jumat, 2 Oktober 2026.
Usulan itu mencakup PPPK tenaga kesehatan, tenaga administrasi, dan PPPK paruh waktu. Saat ini, menurut laporan, prioritas alokasi tambahan nasional masih tertuju pada sektor pendidikan. Pemerintah Kabupaten Jembrana berharap pembiayaan dari APBN diperluas ke seluruh formasi.
Kebutuhan anggaran untuk gaji seluruh PPPK di Kabupaten Jembrana, yang mencakup administrasi, pendidikan, dan kesehatan, disebut mencapai Rp203 miliar dalam satu tahun. Porsi untuk tenaga pendidik dan tenaga kesehatan disebut membutuhkan Rp100 miliar lebih sedikit.
Mengapa usulan ini penting bagi pembaca di Jembrana
Perubahan sumber pembiayaan akan memengaruhi ruang fiskal Pemerintah Kabupaten Jembrana. Bupati menyebut pengalihan beban gaji rutin ke APBN dapat mengurangi belanja rutin daerah sehingga APBD memiliki ruang lebih besar untuk belanja publik, pembangunan fisik, dan pelayanan publik.
Bagi krama di Jembrana, pembahasan ini berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah membiayai layanan yang bersentuhan langsung dengan warga, termasuk pendidikan, kesehatan, dan administrasi. Namun, laporan tersebut menempatkan pembiayaan seluruh PPPK sebagai usulan, bukan keputusan final yang sudah berlaku.
Usulan disampaikan setelah Bupati Jembrana menghadiri kunjungan kerja Tim Badan Anggaran DPR RI di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar. Pertemuan itu membahas kebijakan penerimaan dan pengalokasian Dana Transfer ke Daerah dalam APBN. Dari diskusi tersebut, pemerintah daerah menerima informasi mengenai adanya alokasi tambahan nasional untuk gaji PPPK, dengan prioritas awal pada sektor pendidikan.
Untuk Jembrana, angka Rp203 miliar menggambarkan kebutuhan satu tahun bagi seluruh formasi PPPK yang disebut dalam laporan. Jika pemerintah pusat menanggung porsi tenaga kesehatan bersama tenaga pendidik, Bupati menyebut belanja daerah dapat berhemat hingga Rp100 miliar.
Belum ada jadwal perubahan pembiayaan yang disebut dalam laporan ini. Karena itu, pada Jumat, 2 Oktober 2026, gaji PPPK di Jembrana tetap perlu dipahami dalam kerangka pembahasan dan usulan kebijakan, sementara dampaknya terhadap APBD menunggu keputusan pemerintah pusat.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini
Ekonomi
Pemerintah Siapkan Bali sebagai Pusat Keuangan Internasional
Pemerintah menyiapkan Bali dan Jakarta sebagai pusat keuangan internasional. Rencana Bali dibahas Natalius Pigai dalam forum bisnis Indonesia-Timor-Le…
Terbaru di Pemerintahan
Berita utama hari ini
Baca juga
